Jumat, 07 Februari 2014

Ruang Lingkup Kesehatan di Tempat Kerja

Di Indonesia  tercatat sepanjang tahun 2009 telah terjadi sebanyak 54.398 kasus kecelakaan kerja. Angka tersebut mengalami tren menurun sejak 2007 yang sempat mencapai 83.714 kasus dan melorot pada 2008 yang hanya 58.600 kasus.Dari lebih dari 50 ribu kasus kecelakaan kerja tahun 2008, sebanyak 20.086 kasus tergolong pelanggaran K3 dan sebanyak 107 kasus sedang masuk proses penyidikan (BAP).
Padahal, sepanjang tahun 2009, terdapar 18.244 unit Satgas K3, 440 Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), 5 perusahaan Badan Audit K3, 1.120 perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan sebanyak 2.524 perusahaan yang nihil kecelakaan kerjanya.

Seperti tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1970 dimana syarat-syarat keselamatan kerja terdapat 50% merupakan syarat-syarat keselamatan kerja. Pengawasan kesehatan kerja mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 1970 pasal 2, pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 5, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 14 dan peraturan pelaksanaannnya. Karenanya pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak.

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan
Secara umum pelayanan kesehatan di tempat kerja meliputi:
  • Pelayanan Kesehatan Kerja, meliputi sarana , tenaga dan organisasi.
  • Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
  • P3K, meliputi personil, kotak P3K, isi kotak P3K.
  • Gizi kerja, kantin atau pengelola makanan bagi tenaga kerja.
  • Sanitasi & Hygien
Dasar Hukum
  1. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dimana terdapat syarat – syarat keselamatan kerja sesuai dengan Bab III pasal 3. Pemeriksaan kesehatan yang tercantum dalam pasal 8. Kewajiban melapor penyakit akibat kerja pasal 11.
  2. Undang – undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 6 ayat (1) yang mengatur ruang lingkup program meliputi, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
  3. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tentang Jamsostek, di dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  4. Kepres No.22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja, dalam keputusan ini diatur mengenai penyakit – penyakit yang timbul karena hubungan kerja dan mendapat kompensasi dari jamsostek.
  5. Permenaker nomor Per-01/Men/1976 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan.
  6. Permenaker nomor Per-01/Men/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.
  7. Permenaker nomor 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
  8. Permenakertras nomor Per-01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
  9. Permenakertrans nomor Per-03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
  10. Permenakertrans nomor Per-01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
  11. Kepmen Tenaga Kerja No.333 tahun 1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
  12. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor SE.01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
  13. Surat Edaran Dirjen Binawas nomor SE.07/BW/1997 tentang Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
  14. Surat Edaran Dirjen Binawas nomor SE.86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar